DEMOKRASI OLIGARKHI

Dalam sebuah tulisannya, M Yudhie Haryono menuliskan bahwa demokrasi yang kita banggakan saat ini ternyata paradoks dengan apa yang menjadi cita-cita demokrasi. Demokrasi menurutnya dipandang menghabiskan ongkos yang sangat tinggi (hiqht cost) dan yang paling ironis adalah output dari demokrasi yang sangat tidak demokratis, para pemimpin kita malah berpaling dari urusan kesejahteraan rakyat dan berbalik arah untuk mengabdi kepada segelintir elite yang menamakan dirinya sebagai oligarkhi.

Lontaran dari seorang kaum muda tersebut seakan menyadarkan kepada semua pengiman demokrasi, bahwa ternyata sama saja selama ini sistem demokrasi yang banyak digandrungi oleh banyak khalayak menawarkan racun di dalamnya.

Sampai hari ini, demokrasi menjadi pemenang tunggal dalam sejarah manusia. Terlebih setelah berbulan madu dengan pasangan abadinya, kapitalisme. Sang pemenang semakin digdaya dalam menjalankan sejarah dunia. Francis Fukuyama bahkan sempat berujar, ”Sejarah telah berakhir”. Artinya, ini membuktikan serta mentasbihkan bahwa sejarah manusia telah mendekati kiamat dengan keluranya demokrasi dan kapitalisme sebagai pemenang. Tidak ada lagi kepalan semangat tangan kiri untuk melawan kapitalisme. Tidak ada lagi revolusi, kata Gunawan Muhammad.

Ungkapan Yudhie H terhadap sistem demokrasi liberal semakin meneguhkan serta menelanjangi tubuh demokrasi kita. Tubuh yang penuh penyakit. Kaum Marxis sudah sedari awal mengkritik bahwa demokrasi hanyalah upaya kaum borjuis untuk merebut sumber kapital. Dengan alasan keteratruran dan ketertiban, kaum borjuis memaksakan demokrasi kepada semua kalangan sehingga pada akhirnya memenangkan mereka.

Kemenangan kaum borjuis dalam rekayasa besarnya tersebut sangat dibantu oleh kepemilikan modal. Kitapun, semakin mafhum bahwa demokrasi sangat membutuhkan biaya yang besar. Persoalan ongkos menurut saya sudah menjadi kemenangan demokrasi, karena sejak awalnya demokrasi direkayasa untuk mengeruk modal. Sampai saat ini, kita hanya mampu mengumpat ketika untuk tahapan pemilu saja sudah menghabiskan anggaran negara sebesar 200 triliun (Data Kompas, 24 Januari 2008).

Kemudian yang tampak adalah demokrasi kita sampai saat ini belum berhasil. Menurut, salah seorang teoritisi demokrasi, J. Scumpeter, demokrasi di Indonesia masih berlangsung secara prosedural belum sampai pada demokrasi substansial. Ini terlihat pada kegilaan masyarakat pada pemilu, antusiasme pada calon namun tidak peduli pasca pemilu. Bagi mereka, proses sudah selesai dengan prosedural tersebut. Tidak terlintas dalam benak mereka bahwa setelah pemilu merupakan momentum yang sesungguhnya pelaksanaan demokrasi.

Mitos Demokrasi

Demokrasi dengan predikat pemenang tunggal peradaban akhir-akhir ini diujipentaskan kembali. Yaitu bagaimana hasil dari demokrasi yang telah menelan biaya, kaitannya demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Alur ini mencuat seiring dengan perdebatan mengenai pilihan kesejahteraan atau demokrasi. Artinya, bagaimana tanpa demokrasi bisa sejahtera atau memegang teguh demokrasi tanpa muncul kesejahteraan. Perdebatan tersebut sebenarnya ingin mengugat keberadaan demokrasi. Dan bisa dibilang, demokrasi bisa menjadi terdakwa karena belum terlihat kesejahteraan seperti yang diamanatkan dalam konstitusi kita. Fakta membuktikan tidak ada hubungan yang bersifat berbanding lurus antara demokrasi dengan kesejahteraan. Dan kitapun seharusnya tidak terjebak dalam pemilihan antara demokrasi atau kesejahteraan. Menurut saya, demokrasi adalah sebuah keniscayaan yang harus dikuti oleh peningkatan kesejahteraan rakyat. Sangat rugi jika kita tidak bisa mencapai semuanya. Demokrasi menjadi sejarah yang panjang ketika negeri kita telah melewati zaman otoritarian, di mana kita hanya memperoleh ‘kesejahteraan semu’ dengan pancingan kemapanan ekonomi. Kitapun tidak akan memasukkan totalitarian dalam sejarah bangsa meski menawarkan kesejahteraan.

Free Rider

Menghilangnya kesejahteraan ini karena demokrasi telah ditunggangi oleh penumpang gelap (Free Rider). Para penumpang gelap dengan menumpang dalam gerbong liberalisme memanfaatkan celah demokrasi. Celah yang ada dalam demokrasi yaitu kebebasan. Betapapun prinsip ini sangat luhur, yaitu memberikan ruang yang luas dan bebas bagi siapapun untuk membangun demokrasi. Namun ironisnya, ruang tersebut dimanfaatkan oleh para pemunpang gelap untuk melanggengkan kepantingan kapitalisme.

Kitapun sulit untuk menangkap mereka. Karena bersembunyi dalam partai politik. Tidak berlebihan menurut saya, karena parpol juga sangat membutuhkan mereka dalam proses demokrasi. Kalau sudah demikian akan sangat sulit untuk menyembuhkan demokrasi kita. Berharap kepada para pemimpin kita juga akan percuma saja karena mereka telah sedemikian kentara dalam mengugurkan Negara kita dengan berpaling dari kesejahteraan rakyat dan bersujud pada kapitalisme.

Kalau tidak ada upaya yang serius terhadap demokrasi kita, kiamat awal menjadi hal yang patut kita tunggu sebentar lagi!.